Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pemulihan Gaza senilai US$2,45 miliar (sekitar Rp39 triliun). Rencana tersebut disampaikan dalam pertemuan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.
Dana tersebut bakal dialokasikan ke dalam 66 program selama enam bulan ke depan. Fokus utamanya mencakup pemulihan sektor perumahan, pengadaan pembangkit listrik tenaga diesel, serta pembersihan sampah dan limbah.
Meski demikian, pihak dewan mengakui masih membutuhkan komitmen donasi yang jauh lebih besar. Dari total US$18 miliar dana yang dijanjikan berbagai pihak, baru US$280 juta yang benar-benar terealisasi. Pihak dewan memperkirakan proses pemulihan dan rekonstruksi penuh Gaza akan menelan biaya hingga US$71,4 miliar selama satu dekade mendatang.
Anggota Dewan Eksekutif Gaza sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, mengakui proyek ini menghadapi sejumlah kendala.
“Tujuan hari ini sejatinya hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kami benar-benar berkomitmen penuh untuk melaksanakannya,” kata Kushner di hadapan para anggota dewan dan pemangku kepentingan.
Utusan khusus AS Steve Witkoff menambahkan kelompok ini telah mencatatkan kemajuan nyata selama setahun terakhir.
“Seluruh sandera telah kembali ke rumah. Gencatan senjata ada, meski belum sempurna, namun tetap berjalan. Upaya kemanusiaan telah mencapai hasil bersejarah, dengan miliaran dolar didonasikan dan dijanjikan untuk memenuhi kebutuhan mendesak serta mendukung kerja panjang pemulihan,” kata Witkoff.
Tantangan Keamanan dan Rekonstruksi
Di luar masalah penggalangan dana, rencana pemulihan ini dihadapkan pada tantangan berat. Di antaranya memastikan keamanan para pekerja di lapangan, merombak tata kelola internal Gaza, serta menyatukan pemikiran antara pejabat Israel dan Palestina.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan sejumlah negara telah menyatakan kesediaan memberikan bantuan keuangan. Sementara itu, anggota Dewan Perdamaian keturunan Israel-Amerika, Michael Eisenberg, membeberkan langkah teknis di lapangan.
“Karena ini adalah wilayah bekas perang, Anda perlu membersihkan amunisi yang belum meletus. Kemudian masih ada ratusan kilometer terowongan di bawah Gaza yang juga harus dihancurkan,” kata Eisenberg kepada program Newshour BBC.
“Setelah semua itu selesai, warga Gaza baru bisa mulai membangun kembali, baik perumahan, sanitasi yang lebih baik, maupun hal-hal lainnya,” tambahnya.
Dinamika Politik dan Gencatan Senjata
Dewan Perdamaian dibentuk sebagai bagian dari 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diprakarsai Donald Trump dan diperkenalkan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada September tahun lalu.
Dalam kesepakatan tersebut, Hamas setuju mengembalikan 48 sandera tersisa dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel, serta menyetujui penyerahan tata kelola Gaza kepada teknokrat Palestina. Pada Juli lalu, Hamas juga menerima rencana pelucutan senjata dengan syarat Israel menghentikan segala bentuk agresi dan menarik pasukannya. Namun, usulan tersebut ditolak Netanyahu yang menegaskan militer Israel akan tetap berada di Gaza sampai Hamas benar-benar dilucuti.
Di sisi lain, pelanggaran gencatan senjata masih terus terjadi. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas dan datanya dinilai andal oleh PBB, setidaknya 1.381 warga Palestina, termasuk 300 anak-anak, tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata dimulai. Sementara itu, pihak militer Israel mencatat lima prajuritnya tewas dalam pertempuran dan satu kontraktor tewas akibat kecelakaan operasional.
Pada Agustus lalu, pejabat senior Dewan Perdamaian Nickolay Mladenov sempat mengkritik serangan udara Israel dan tindakan Hamas, seraya memperingatkan bahwa runtuhnya gencatan senjata akan menjadi titik yang tidak bisa diperbaiki bagi kawasan tersebut. (BBC/Z-2)