NILAI belanja pengadaan pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp911,7 triliun pada Tahun Anggaran 2026 menjadi peluang besar bagi dunia usaha untuk memperluas pasar. Besarnya potensi tersebut mendorong pemerintah memperkuat transformasi sistem pengadaan agar semakin terbuka, efisien, dan berbasis data.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengatakan, besarnya nilai belanja pemerintah menjadikan pengadaan sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi, tetapi juga memiliki dampak terhadap perekonomian dan perkembangan industri.
“Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat,” ujar Sarah, saat membuka Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum Expo (IPFE) 2026, kemarin. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi profesi, serta pemangku kepentingan pengadaan dalam rangka mempercepat modernisasi ekosistem pengadaan nasional.
Menurutnya, transformasi pengadaan perlu diarahkan pada pemanfaatan data agar pemerintah dapat mengambil keputusan belanja yang lebih tepat sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.
ICEF-IPFE 2026 menargetkan kehadiran sekitar 15.000 pengunjung yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, termasuk pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, unit kerja pengadaan barang/jasa, hingga pemerintah daerah.
Selain mempertemukan pengguna jasa pemerintah dengan penyedia, forum tersebut juga menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas akses ke pasar pengadaan pemerintah melalui Katalog Elektronik maupun sistem pengadaan yang berkembang di lingkungan BUMN.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Juan Permata Adoe mengatakan, ICEF-IPFE 2026 dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing.
“Forum yang diikuti sekitar 135 penyedia ini mampu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi masuk ke dalam Katalog Elektronik,” kata Juan.
Salah satu peserta ICEF-IPFE 2026, Mbizmarket, menilai digitalisasi menjadi faktor penting agar peluang pasar pengadaan pemerintah dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh penyedia barang dan jasa.
CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Hermawan mengatakan, keterlibatan perusahaan dalam ajang ICEF selama tiga tahun berturut-turut merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi pengadaan digital pemerintah.
“ICEF menjadi wadah strategis yang tidak hanya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan inklusif,” ujar Ryn.
Menurut dia, selain digitalisasi proses pengadaan, penguatan sistem pembayaran juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem yang terintegrasi. Digitalisasi pembayaran dinilai dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
Melalui ICEF-IPFE 2026, pemerintah dan pelaku usaha berharap ekosistem pengadaan nasional dapat semakin berkembang, termasuk melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan perluasan partisipasi UMKM dalam pasar belanja pemerintah. (Z-10)