PARLEMEN Israel, Knesset, memberikan suara bulat untuk menyiarkan secara langsung proses pengadilan khusus yang memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman mati terhadap warga Palestina dari Gaza. Langkah hukum ini diambil atas tuduhan partisipasi dalam kejahatan terhadap kemanusiaan terkait peristiwa 7 Oktober 2023.
Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 93 dari 120 anggota parlemen mendukung pembentukan tribun baru ini. Keputusan ini merupakan bagian dari paket legislatif terbaru yang memandatkan hukuman mati bagi warga Palestina, tetapi tidak berlaku bagi warga Israel.
Menggunakan Kerangka Hukum Era Nazi
Pengadilan khusus ini akan menggunakan kerangka hukum yang terakhir kali digunakan Israel untuk mengeksekusi penjahat perang Nazi, Adolf Eichmann, pada 1962. Sama seperti persidangan Eichmann yang bersejarah, persidangan warga Gaza ini juga akan ditayangkan di televisi secara luas.
Pada 30 Maret lalu, Knesset juga meloloskan undang-undang yang mewajibkan hukuman gantung bagi warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel dalam aksi teror nasionalis. Aturan ini berlaku bagi:
- Warga etnis Palestina yang memegang paspor Israel.
- Seluruh penduduk di Tepi Barat.
- Aturan ini secara eksplisit tidak berlaku bagi etnis Yahudi di kedua wilayah tersebut.
Konteks Sejarah: Sejak tahun 1962, Israel tercatat tidak pernah lagi menggunakan hukuman mati melalui prosedur pengadilan resmi. Satu-satunya orang lain yang pernah dieksekusi ialah tentara Israel, Meir Tobianski, pada 1948, yang belakangan dinyatakan tidak bersalah (eksonerasi).
Kondisi Tahanan dan Kritik Hak Asasi Manusia
Saat ini, setidaknya 1.000 warga Gaza ditahan dalam status penahanan administratif sebagai kombatan yang tidak sah. Selain itu, ribuan warga Palestina lain dipenjara di Tepi Barat. Mereka akan diadili di pengadilan militer yang menurut kelompok HAM memiliki tingkat hukuman (conviction rate) lebih dari 90 persen.
Diana Buttu, seorang pengacara hak asasi manusia dan warga negara Palestina di Israel, mencatat ada pergeseran dukungan terhadap hukuman mati, bahkan di kalangan politisi sayap kiri, menyusul peristiwa 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel.
Dampak Kemanusiaan di Gaza
Di sisi lain, skala korban jiwa dalam konflik ini terus meningkat. Israel mengakui bahwa pasukannya menewaskan sekitar 70.000 orang dalam kampanye militernya di Gaza sejak serangan Oktober. Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa mayoritas korban, setidaknya 47.000 jiwa, ialah perempuan dan anak-anak.
Pembentukan tribun hukuman mati ini diprediksi akan semakin meningkatkan ketegangan internasional dan memicu perdebatan sengit mengenai standar hukum ganda serta pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik tersebut. (The Independent/I-2)