PENGAMAT tata kota Yayat Supriatna menilai gerakan pemilahan sampah di Jakarta tidak akan berjalan efektif apabila perubahan mendasar dalam sistem pelayanan sampah belum dikelola secara maksimal.
Menurut dia, pola pengangkutan hingga jadwal pengambilan sampah harus sudah dipisahkan sejak awal agar masyarakat melihat adanya sistem yang benar-benar berjalan.
“Pemilahan sampah itu jelas pengambilannya harus dipisah, hari dan waktunya juga diatur. Tapi pertanyaannya efektif atau tidak kalau tidak dimulai dari rumah,” ujar Yayat, Minggu (10/5).
Ia mengatakan persoalan terbesar saat ini ialah kebiasaan masyarakat yang masih mencampur sampah organik dan anorganik dalam satu tempat. Kondisi itu diperparah dengan minimnya tindak lanjut setelah warga melakukan pemilahan.
Yayat menyebut banyak warga akhirnya frustrasi karena sampah yang sudah dipisahkan di rumah justru kembali dicampur saat proses pengangkutan.
Menurut dia, pemerintah selama ini terlalu fokus membuat aturan tanpa serius membangun kebiasaan baru di masyarakat.
Padahal, kata Yayat, pemilahan sampah membutuhkan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan konkret, termasuk penyediaan kantong sampah berwarna berbeda untuk memudahkan warga memilah sejak dari rumah.
“Misalnya kantong kuning untuk plastik dan kantong hijau untuk organik. Jadi ketika diambil pengelola sampah sudah langsung terlihat pemilahannya. Kalau tidak ada upaya konkret seperti itu orang akhirnya memilih mencampur saja,” katanya.
Yayat juga menyoroti lemahnya pengembangan bank sampah di Jakarta. Ia menilai program tersebut sempat berjalan, tetapi progresnya tidak lagi terdengar signifikan.
Karena itu, ia meminta Pemprov DKI tidak hanya berhenti pada kampanye, melainkan membangun sistem pengolahan sampah yang benar-benar terintegrasi dari rumah tangga hingga tempat pengolahan akhir.
Ia mendorong gerakan pemilahan sampah dimulai dari sekolah-sekolah Adiwiyata yang selama ini sudah memiliki budaya pengelolaan lingkungan.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan sampah juga harus dihubungkan dengan aktivitas keseharian seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga siswa terbiasa memahami pengelolaan sampah sejak dini.
“Kalau sekolah sudah jalan, nilai-nilai itu tertanam. Tapi kalau program berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi, masyarakat juga capek melihat program yang tidak konkret,” ucapnya.
Yayat menambahkan, pemerintah harus menjadi contoh utama dalam pemilahan sampah. Ia menyarankan kantor gubernur hingga kantor dinas wajib lebih dulu menerapkan sistem dua kantong sampah sebagai bentuk teladan kepada masyarakat.
“Kalau pemerintahnya tidak memberi contoh, masyarakat juga tidak akan nurut. Jadi gerakan ini harus nyata, dimulai dari pemerintah, wilayah percontohan, lalu dikampanyekan terus menerus,” tandasnya. (Far/P-3)