PENGAMAT politik Fernando Emas menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto terkait potensi guncangan sosial-politik di tanah air. Ia mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai skenario kembalinya gelombang protes massal yang menyerupai peristiwa “Reformasi 1998 Jilid II” jika pembenahan di sektor ekonomi tidak segera dilakukan.
Menurut Fernando, kondisi geopolitik dan ekonomi global saat ini memicu tekanan riil yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat akar rumput, mirip dengan akumulasi persoalan pra-1998.
Fernando menegaskan, pandangan yang ia sampaikan murni sebagai alarm dini bagi jalannya pemerintahan, bukan sebuah upaya provokasi politik. Sejarah mencatat, Reformasi 1998 dipicu oleh hancurnya daya beli rakyat akibat krisis moneter yang berkelindan dengan ketidakpuasan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Skenario buruk tersebut diklaim tidak akan terjadi secara otomatis apabila kabinet saat ini bergerak cepat meredam gejolak harga di pasar.
“Saya tidak menakut-nakuti pemerintahan Prabowo, melainkan untuk memberi peringatan berbasis sejarah yang nyata, yakni kondisi yang pernah memicu ledakan sosial seperti 1998 berpotensi berulang jika pemerintah tidak segera bertindak,” ujar Fernando, Sabtu (13/6/2026).
Ia menambahkan, saat ini masih ada jendela peluang bagi Presiden Prabowo untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur guna mencegah akumulasi kemarahan publik mencapai titik kritis.
Lebih lanjut, Fernando menjabarkan bahwa realitas pahit ekonomi saat ini tidak bisa lagi sekadar dilihat melalui angka statistik makro di atas kertas. Dampak inflasi dan penyesuaian tarif energi sudah berwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menengah ke bawah.
Sebagai solusi taktis, Fernando meminta Presiden Prabowo untuk bersikap tegas dan tidak berkompromi dengan kepemimpinan kementerian yang reaktif serta lambat bergerak. Ia mendorong adanya perombakan kabinet (reshuffle) pada pos-pos menteri ekonomi yang dinilai gagal menghadirkan solusi nyata.
Menurutnya, ketidakmampuan menteri dalam mengeksekusi kebijakan secara efektif terbukti memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas nilai tukar Rupiah, neraca perdagangan, serta arus investasi asing ke dalam negeri.
“Pergantian menteri bukan sekadar manuver politik biasa, melainkan sebuah keniscayaan fungsional. Ketika seorang menteri tidak mampu menghadirkan solusi nyata bagi permasalahan di sektornya, apalagi di sektor ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat banyak, maka pergantian adalah tindakan yang bertanggung jawab,” tegas Fernando. (H-2)