Beberapa waktu lalu, perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia mulai secara terbuka untuk ikut terlibat dalam mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Beberapa PTN tersebut di antaranya Universitas Hasanuddin dan IPB University. Kabarnya sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) juga turut berpartisipasi dan merencanakan pembangunan SPPG ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni, Ifan Iskandar, menegaskan bahwa pihaknya masih mempelajari terkait dengan hal tersebut.
“UNJ masih mempelajari, Pak Rektor minta kemarin kita melibatkan teman-teman dari Prodi Kuliner untuk menyiapkan tim yang kuat mempelajari kasus-kasus keracunan dan lain-lain itu sudah ada tim kita. Kemudian sudah ada tim yang mempelajari apakah memang UNJ masih bisa mendapatkan titik-titik untuk pembangun SPPG-nya,” ungkapnya saat ditemui di UNJ, Senin (18/5).
Lebih lanjut, Ifan menegaskan bahwa pihaknya tidak mau menyalahgunakan SPPG dengan tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, banyak hal yang masih perlu dipertimbangkan.
“Kita tidak mau terlibat tapi kita enggak punya titik (SPPPG), terus kita cari ada orang yang mau ngasih titik. Tapi kan enggak ngasihnya gratis. UNJ ikut mendukung dilarangnya jual-beli titik SPPG. Itu dilarang oleh Pak Presiden jadi kehati-hatian kami disitu, untuk tidak tergesa-gesa,” tegas Ifan.
Namun demikian, menurutnya kehadiran SPPG di UNJ memiliki nilai positif yaitu dapat menjadi lahan bagi beberapa program studi terkait untuk melakukan praktik lapangan.
“Sebenarnya kalau UNJ, MBG itu jadi lahan bagus untuk praktiknya teman-teman Prodi Kuliner kan. Kami ada vokasi kuliner dan kita ingin membuat yang namanya teaching factory kan. Dengan ada SPPG malah lebih baik, dari aspek itu sebenarnya SPPG bisa menjadi lab-nya kuliner, lab-nya biologi dan kimia pada sisi itu. Tapi kalau bicara kebijakan kan balance,” tandasnya.
Perlu diketahui, sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program ini. Kampus didorong untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri, sekaligus menjadikannya sebagai pusat pembelajaran berbasis praktik.
Menurut Dadan, satu unit SPPG tidak hanya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi, tetapi juga sebagai simpul ekonomi yang membutuhkan dukungan produksi pangan dalam jumlah besar. Untuk memenuhi kebutuhan satu SPPG saja, dibutuhkan setidaknya 8 hektare lahan sawah untuk suplai beras, serta sekitar 19 hektare lahan jagung guna mendukung kebutuhan pakan ternak.
Selain itu, sektor peternakan juga menjadi bagian penting dalam rantai pasok. Satu SPPG membutuhkan sekitar 4.000 ayam petelur untuk memastikan ketersediaan protein hewani setiap hari.
Kebutuhan besar tersebut membuka peluang bagi kampus untuk mengintegrasikan kegiatan akademik dengan praktik lapangan. Mahasiswa dapat terlibat langsung dalam pengelolaan pertanian, peternakan, hingga distribusi pangan sebagai bagian dari proses pembelajaran berbasis proyek nyata.
Dadan menekankan bahwa SPPG dapat menjadi laboratorium hidup bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset dan inovasi. Mulai dari teknologi pertanian, pengolahan pangan, hingga manajemen rantai pasok, seluruhnya dapat diuji dan diterapkan secara langsung di lapangan.
Lebih jauh, integrasi ini juga memungkinkan terciptanya kolaborasi antara kampus, petani, peternak, dan pelaku UMKM dalam satu sistem yang saling menguatkan. Program MBG tidak hanya menciptakan permintaan (demand), tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi di tingkat lokal. (E-3)