PERNYATAAN Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam wawancara dengan NBC News awal bulan ini menghidupkan kembali perdebatan lama di Timur Tengah. Trump menyatakan keinginannya untuk melihat serangan yang lebih presisi terhadap Hizbullah dan menyarankan agar pemimpin baru Suriah, Ahmad al-Sharaa (sebelumnya dikenal sebagai Abu Mohammad al-Julani), dapat berperan dalam mencapai kesepakatan atas konflik di Libanon.
Trump bahkan meningkatkan retorikanya dengan menyatakan bahwa jika Israel tidak dapat menyelesaikan tugasnya tanpa memakan banyak korban jiwa, “Suriah harus melakukan tugas tersebut.” Ia mengusulkan agar Suriah, berkoordinasi dengan AS, mengambil alih penanganan Hizbullah jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak dapat dikendalikan.
Menoleh ke Belakang: Bayang-Bayang Intervensi 1976
Pertanyaan besar yang muncul adalah: mungkinkah Suriah kembali memainkan peran keamanan atau militer langsung di Libanon, seperti yang dilakukannya pada 1976? Secara permukaan, perbandingan ini tampak menggoda, menyandingkan kepemimpinan di Damaskus saat ini dengan mendiang Presiden Hafez al-Assad yang mengirim pasukan ke Libanon saat perang saudara.
Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa kemiripan tersebut hanyalah bersifat superfisial. Pada 1976, intervensi Suriah terjadi di bawah kondisi yang sangat spesifik:
- Permintaan Resmi: Langkah tersebut dilakukan atas permintaan Presiden Libanon saat itu, Suleiman Frangieh.
- Dukungan Internasional: Ada pemahaman diam-diam antara AS, Arab Saudi, dan Prancis yang memberikan ruang bagi Suriah untuk bertindak sebagai kekuatan penyeimbang.
- Negara yang Stabil: Suriah pada 1976 adalah entitas politik yang kohesif dengan institusi berfungsi dan tentara profesional yang disiplin.
Kondisi Suriah Saat Ini: Transisi dan Tantangan Internal
Kondisi Suriah di bawah Ahmad al-Sharaa saat ini sangat berbeda. Kepemimpinan di Damaskus masih berada dalam posisi transisional dan sedang berupaya mengonsolidasikan otoritas di dalam negeri yang hancur akibat konflik bertahun-tahun. Belum ada konsensus nasional yang luas mengenai tatanan politik masa depan, dan kerangka institusionalnya masih belum lengkap.
Tantangan utama yang dihadapi otoritas saat ini adalah masalah internal, mulai dari membangun kembali institusi negara, mengatasi keruntuhan ekonomi, hingga mengelola konsekuensi sosial dari perang yang berkepanjangan. Prioritas Damaskus saat ini adalah konsolidasi di dalam negeri, bukan proyeksi kekuatan ke luar negeri.
Analisis Militer: Struktur militer Suriah saat ini merupakan produk dari perang yang terfragmentasi. Berbeda dengan tentara reguler tahun 1976, formasi militer sekarang terdiri dari berbagai faksi yang dulunya merupakan kelompok bersenjata berbeda. Upaya untuk menyatukan mereka menjadi tentara nasional yang tunggal masih bersifat parsial dan tidak merata.
Libanon tanpa Undangan
Konteks di Libanon juga berubah secara fundamental. Saat ini, tidak ada seruan dari pihak Libanon untuk keterlibatan Suriah. Sebaliknya, sebagian besar aktor politik Libanon memandang periode pengaruh Suriah di masa lalu sebagai babak sejarah yang tidak ingin mereka ulangi.
Selain itu, faktor Turki menjadi variabel baru yang tidak ada pada 1976. Kehadiran Ankara di Suriah menambah lapisan kompleksitas. Setiap pergerakan Suriah ke Libanon akan berbenturan dengan ‘garis merah’ Turki, kepentingan Iran, dan kalkulasi Hizbullah sendiri.
Kesimpulan: Batasan Kekuasaan
Meskipun Washington dan Teheran menandatangani memorandum sementara yang membekukan konflik, asumsi bahwa Suriah dapat dengan mudah masuk ke Libanon tetap diragukan. Kekuasaan dibatasi oleh geografi dan kondisi internal negara itu sendiri.
Pertanyaan mendesaknya bukanlah apakah Damaskus dapat masuk kembali ke Libanon, tetapi apakah mereka sepenuhnya mampu membenahi rumah mereka sendiri. Seperti pepatah politik lama, mereka yang belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri tidak mungkin bisa mengatur lingkungan di sekitar mereka. (The Cradle/I-2)