PEMERINTAH Korea Utara secara tegas membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) terkait keterlibatan negara tersebut dalam aktivitas kejahatan siber global. Pyongyang menilai tudingan Washington yang menyebut mereka mendanai program senjata melalui pendapatan ilegal sebagai fitnah bermotif politik.
Bantahan tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui pernyataan resmi yang dirilis kantor berita KCNA pada Minggu (3/5). Pemerintah Korea Utara menuduh Washington sengaja menyebarkan informasi keliru untuk menyudutkan posisi mereka di mata internasional.
“Ini tidak lain adalah fitnah tak masuk akal untuk mencemarkan citra negara kami dengan menyebarkan informasi palsu demi tujuan politik,” tegas juru bicara tersebut dalam pernyataan resminya.
Tudingan Pencurian Aset Virtual Miliaran Dolar
Sebelumnya, otoritas Amerika Serikat menuding Korea Utara meningkatkan intensitas perang siber secara signifikan. Aktivitas ini mencakup pencurian aset virtual atau kripto yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir.
Washington mengeklaim bahwa hasil dari kejahatan siber tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi rezim Kim Jong-un. Dana ini diduga digunakan untuk membiayai program nuklir dan pengembangan senjata di tengah tekanan sanksi internasional yang ketat.
- Estimasi PBB (2024): Lebih dari US$3 miliar dalam bentuk kripto dicuri sejak 2017.
- Target Operasi: Lebih dari 100 perusahaan AS, termasuk perusahaan Fortune 500 dan kontraktor pertahanan.
- Modus Operandi: Penggunaan pekerja IT jarak jauh ilegal dan serangan perangkat lunak global.
- Tujuan Dana: Diduga untuk mendukung pengembangan senjata pemusnah massal (WMD).
Skema Pekerja IT Ilegal di Perusahaan AS
Pada April lalu, Departemen Kehakiman AS menjatuhkan hukuman kepada dua warga negara Amerika yang terbukti membantu pekerja teknologi informasi (IT) asal Korea Utara mendapatkan pekerjaan jarak jauh di perusahaan-perusahaan AS. Skema ini dilaporkan berhasil meraup jutaan dolar untuk mendukung pendanaan senjata Pyongyang.
Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional AS, John Eisenberg, menyatakan bahwa skema ini sangat berbahaya karena menyusupkan personel asing ke dalam sistem komputer perusahaan tanpa disadari. “Ini berpotensi membahayakan keamanan nasional kami,” ujarnya.
Sejumlah analis keamanan siber dari Google dan pakar independen lain juga memperkuat dugaan keterlibatan kelompok peretas yang berafiliasi dengan Pyongyang dalam berbagai serangan siber berskala global. Meskipun Korea Utara terus membantah, para ahli keamanan tetap menempatkan negara tersebut sebagai salah satu aktor kejahatan siber paling aktif di dunia sejak pertengahan 1990-an. (I-2)